Informasi Paket
Kode Paket 15942288
Nama Paket Pengadaan Meja Kerja Panel Partisi 4 Sisi Paket Gagal
Alasan Pembatalan Penyedia tidak memasukkan dokuken penawaran harga, teknis dan kualifikasi
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
28968367 Pengadaan Meja Kerja Panel Partisi 4 Sisi APBD
Tanggal Pembuatan 9 Juni 2021
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi Maluku
Satuan Kerja DINAS PERHUBUNGAN
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2021   
Nilai Pagu Paket Rp. 154.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 154.000.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Jl. Dr. Malaihollo - Ambon (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
memiliki TDP masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi berwenang
Memiliki SITU masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi berwenang
Memiliki SIUP masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi berwenang
memiliki SBU sesuai sub bidang yang diminta 3.00.07 Alat/peralatan furniture
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Memiliki TDP atau NIB
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Peserta Non Tender 1 peserta